Direktur Utama PGN Gigih Prakoso mengungkapkan untuk menyelesaikan pembangunan jaringan gas berikut dibutuhkan dana kurang lebih Rp 12,5 triliun. Dana ini nantinya bakal berasal dari kocek perusahaan.
“Total capital expenditure (Capex) untuk pembangunan ini perkiraan Rp 12,5 triliun untuk 5 juta sambungan,” kata Gigih di Kementerian BUMN, Jakarta
Dia mengatakan PGN terhitung bakal jalankan kerja sama business to business hingga partnership. Memang pemerintah waktu ini terhitung menganggarkan dari APBN, tapi nominalnya tidak benar-benar besar.
Tahun 2019 ini, PGN ditugaskan membangun 800.000 sambungan jaringan untuk mengalirkan ke tempat tinggal tangga. Dana yang dibutuhkan kurang lebih Rp 200-Rp 300 miliar.
“Yang jelas tahun ini yang dibangun manfaatkan APBN itu 70.000 sambungan, selebihnya dari kita,” jelas dia.
Sementara itu untuk lokasi penyebaran sambungan, waktu ini PGN tetap jalankan belajar dan kajian. Namun, pihaknya bakal langsung melaporkan lokasi pembangun 800.000 sambungan tahun ini ke Kementerian ESDM.
Menurut Gigih, sambungan ini bakal digunakan di kota dan kabupaten besar di Indonesia. Dengan pipa eksisting yang telah ada, maka pembangunan bakal lebih mudah.
Penugasan pembangunan 5 juta jaringan gas ini cocok dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang diterbitkan Presiden Joko Widodo terhadap 23 Januari 2019 lalu.
Dalam Perpes ini, penugasan jargas ke BUMN Migas, perlu dicantumkan lokasi penugasan, penerima jargas, alokasi gas bumi, dan harga perolehan gas bumi dengan menggunakan Fill Rite Flow Meter.
Sebelumnya, keputusan tentang sambungan jargas hanya diputuskan di tingkat menteri. Dengan berlakunya Perpres ini, maka keputusan pada mulanya tidak berlaku lagi.
Sambungan jargas terhitung dimaksimalkan untuk menekan beban impor LPG 3 kg yang mahal. Selama ini, konsumsi gas melon 3 kg yang disubsidi ini tetap membengkak dari tahun ke tahun. Harapannya, dengan ada sambungan jargas, ongkos pemanfaatan bahan bakar di tempat tinggal tangga lebih murah dan beban subsidi berkurang.